Pada 27 Maret 2014, Wilayah Asia Tenggara WHO dinyatakan bebas polio setelah memenuhi persyaratan sertifikasi bebas polio. Indonesia merupakan salah satu dari 11 negara dalam wilayah tersebut. Pencapaian ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan eradikasi polio, tetapi bukan berarti risiko poliovirus telah hilang sepenuhnya. WHO menegaskan bahwa negara-negara di kawasan tetap menghadapi risiko importasi poliovirus dan memerlukan imunisasi dengan cakupan tinggi serta surveilans berkualitas untuk mempertahankan status bebas polio.
Risiko tersebut kembali terbukti pada Oktober 2022, ketika seorang anak berusia tujuh tahun di Kabupaten Pidie, Aceh, mengalami acute flaccid paralysis (AFP) dan kemudian dikonfirmasi terinfeksi circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2). Investigasi lebih lanjut menemukan tiga anak sehat di komunitas yang sama yang juga membawa virus yang secara genetik berkaitan dengan kasus tersebut. Temuan pada anak tanpa kelumpuhan ini menunjukkan bahwa sirkulasi poliovirus dapat berlangsung di masyarakat tanpa seluruhnya terdeteksi melalui surveilans berbasis kasus klinis.
Kejadian di Aceh kemudian berkembang menjadi KLB yang berlangsung sejak Oktober 2022 dan dalam dua tahun berikutnya ditemukan kasus cVDPV2 di sejumlah provinsi lain. Kasus terakhir yang dikonfirmasi terjadi di Papua Selatan pada 27 Juni 2024. Setelah tidak ditemukan lagi poliovirus pada anak maupun lingkungan sejak Juni 2024, WHO menyatakan KLB polio Indonesia secara resmi berakhir pada 19 November 2025. Namun, berakhirnya KLB tidak berarti risiko poliovirus telah menjadi nol. WHO menegaskan perlunya mempertahankan imunisasi rutin dan surveilans karena masih terdapat kesenjangan cakupan imunisasi di beberapa wilayah Indonesia

Mengapa Surveilans Polio Lingkungan Penting?

Salah satu kelemahan surveilans berbasis AFP adalah ketergantungannya pada munculnya gejala kelumpuhan. Padahal, sebagian besar infeksi poliovirus tidak menyebabkan kelumpuhan. Karena poliovirus bermultiplikasi di saluran pencernaan dan dikeluarkan melalui tinja, keberadaan virus dapat ditelusuri melalui pemeriksaan air limbah. Di sinilah surveilans polio lingkungan (environmental surveillance/ES) mempunyai nilai strategis. ES memungkinkan deteksi poliovirus di tingkat populasi, termasuk ketika belum ditemukan kasus AFP. Sistem ini dapat memberikan peringatan dini terhadap sirkulasi poliovirus, membantu mendeteksi kemungkinan reintroduksi virus, serta melengkapi informasi yang diperoleh dari surveilans AFP. WHO menempatkan ES sebagai salah satu komponen penting dalam mempertahankan status bebas polio.
Dengan demikian, ES bukan pengganti AFP. Keduanya mempunyai fungsi yang saling melengkapi: AFP mendeteksi manifestasi klinis, sedangkan ES membantu mendeteksi bukti sirkulasi virus di populasi. Kombinasi keduanya memberikan sistem surveilans yang lebih sensitif terhadap kemungkinan transmisi yang tersembunyi.

Pemilihan Site Menentukan Kualitas Surveilans.

Keberhasilan ES sangat ditentukan oleh pemilihan lokasi. Pedoman WHO 2023 mengenai implementasi ES menempatkan site selection sebagai salah satu komponen utama, selain pengambilan dan transportasi spesimen serta pemanfaatan hasil surveilans untuk tindakan. Site harus mampu menangkap aliran limbah yang mewakili populasi tertentu dan memungkinkan pengambilan spesimen secara konsisten dan berkelanjutan.
Dalam pedoman ES, catchment population sekitar 100.000–300.000 jiwa secara umum digunakan sebagai kisaran optimal untuk suatu site dengan sistem aliran limbah yang konvergen. Namun, angka tersebut bukan batas mutlak yang berarti site dengan populasi di bawah 100.000 jiwa harus otomatis ditolak. Site dengan catchment kurang dari 100.000 jiwa masih dapat dipertimbangkan apabila mempunyai nilai epidemiologis atau programatik yang kuat. Faktor yang dapat dipertimbangkan antara lain risiko importasi poliovirus, mobilitas penduduk, keberadaan populasi rentan atau sulit dijangkau, keterhubungan dengan wilayah lain, karakteristik aliran limbah, serta kemampuan menghasilkan spesimen yang berkualitas secara konsisten.
Sebaliknya, apabila catchment kecil dan risiko epidemiologis juga rendah, diperlukan alasan yang lebih kuat untuk mempertahankan site tersebut sebagai bagian dari ES rutin. Pertanyaan utamanya bukan sekadar “apakah populasinya mencapai 100.000 jiwa?”, tetapi “apakah site tersebut memberikan nilai tambah bagi sistem surveilans yang tidak diperoleh dari site lain?”

Berapa Jumlah Site Yang Ideal Dalam Satu Negara?

Tidak ada angka universal yang menetapkan berapa site ES yang harus dimiliki setiap negara. Jumlah site perlu disesuaikan dengan distribusi populasi, risiko epidemiologis, mobilitas penduduk, karakteristik jaringan air limbah, kondisi geografis, serta kemampuan operasional dan pembiayaan. Karena itu, jumlah site tidak tepat jika hanya dihitung dengan membagi jumlah penduduk nasional dengan 100.000 atau 300.000. Yang lebih penting adalah membangun jaringan site yang mampu menutup kesenjangan surveilans pada wilayah yang memiliki nilai risiko atau nilai strategis.
Wilayah dengan populasi besar dapat membutuhkan beberapa site apabila mempunyai catchment yang berbeda. Sebaliknya, wilayah dengan populasi lebih kecil tetap dapat memiliki site apabila terdapat alasan epidemiologis yang kuat. Penambahan site juga perlu mempertimbangkan kemungkinan tumpang tindih catchment, sehingga jumlah site yang lebih banyak tidak selalu berarti kualitas surveilans yang lebih baik.
Selain jumlah, kinerja masing-masing site harus dievaluasi. Salah satu parameter yang dapat digunakan adalah kemampuan site mendeteksi non-polio enterovirus (NPEV). Keberadaan enterovirus menunjukkan bahwa sistem pengambilan dan pengujian mampu menangkap virus enterik dari lingkungan. Sebaliknya, hasil negatif yang terus-menerus perlu dievaluasi bersama kualitas lokasi, aliran limbah, teknik sampling, dan proses laboratorium. Penelitian tentang jaringan ES juga menunjukkan bahwa sensitivitas site dapat sangat bervariasi, sehingga evaluasi kinerja site sama pentingnya dengan penentuan jumlah site.

Dari “Bebas Polio” Menuju “Tetap Bebas Polio”

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pencapaian bebas polio tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir. Sertifikasi bebas polio di tingkat regional pada 2014 dapat dipertahankan hanya apabila negara-negara terus menjaga cakupan imunisasi dan memiliki surveilans yang mampu mendeteksi kemungkinan transmisi. Kasus cVDPV2 yang muncul di Aceh pada 2022 menjadi pengingat bahwa virus dapat kembali bersirkulasi ketika terdapat kesenjangan kekebalan populasi. (Organisasi Kesehatan Dunia).
Karena itu, surveilans polio lingkungan perlu dipandang sebagai sistem peringatan dini dalam mempertahankan status bebas polio. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari berapa banyak site yang dibangun atau berapa banyak sampel yang diperiksa, tetapi dari kemampuan jaringan tersebut menghasilkan deteksi yang sensitif, representatif, berkelanjutan, dan dapat ditindaklanjuti. AFP, ES, imunisasi, kapasitas laboratorium, analisis genomik, serta respons cepat harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem. Dengan pendekatan tersebut, pengalaman Indonesia dari sertifikasi bebas polio kawasan pada 2014, munculnya kembali cVDPV2 di Aceh pada 2022, hingga berakhirnya KLB pada 2025 dapat menjadi pelajaran penting bahwa mempertahankan status bebas polio membutuhkan kewaspadaan yang terus-menerus, bukan sekadar deklarasi bebas polio.

Referensi

1. WHO South-East Asia Region. Maintaining polio-free status.
   
2. WHO South-East Asia Region. Polio-free certification – WHO South-East Asia.
   
3. WHO. Circulating vaccine-derived poliovirus type 2 (cVDPV2) – Indonesia, 2022.
   
4. WHO. Indonesia announces closure of polio outbreak, 2025.
   
5. WHO. Field guidance for implementation of environmental surveillance for poliovirus, 2023.
   
6. WHO. Statement following the Thirty-seventh Meeting of the IHR Emergency Committee for Polio.
   
7. Characterizing Environmental Surveillance Sites and Their Sensitivity to Detect Poliovirus and Other Enteroviruses. Journal of Infectious Diseases.
   

Penulis : Kambang, Mursinah, Josef, Rulina, Shoofiyah, Alima